Kapal China masuk Laut Natuna secara ilegal alias tanpa izin sehingga Indonesia melayangkan protes keras kepada pemerintahan Tiongkok setelah mengetahui kabar tentangnya. Kementerian Luar Negeri Indonesia mengecam aksi tersebut karena secara tidak langsung China telah menyepelekan kedaulatan NKRI khususnya seputar wilayah perairan.
Pada 30 Desember 2019, Duta Besar China mendapatkan surat cinta yang berisikan panggilan untuk menghadap Kementerian Luar Negeri terkait insiden tersebut. Adapun diduga sementara ini kapal ikan asal negeri tirai bambu itu telah melanggar sejumlah pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia meliputi illegal activities menjadi agen bola di tengah laut, unregulated fishing, serta unreported fishing.
Sampai ketika berita itu heboh mencuat ke permukaan, masih belum diketahui ada berapa saja kapal China yang masuk tanpa izin ke Perairan Natuna. Sekjen KKP yaitu Nilanto Perbowo berujar bahwasanya mereka justru malah berhasil mendapati tangkapan lainnya yaitu kapal ikan asal Vietnam yang juga masuk secara ilegal.
Selain kapal China dan Vietnam, ada juga kapal perjudian Slot Online yang masuk secara ilegal ke wilayah laut Natuna tanpa seizin Indonesia.
Sekiranya ada tiga kapal Vietnam yang akhirnya berbuntut pada aksi kejar-kejaran layaknya di film aksi laga Hollywood begitu menegangkan. Mereka pun akhirnya terpojok dan harus berlabuh pada kawasan pinggir pantai Indonesia setelah terkepung dari segala arah oleh pihak polisi perairan tanah air Republik Indonesia.
Kapal China Masuk Laut Natuna Bersamaan Dengan Kapal Vietnam
Setelah berhasil diamankan, ketiga kapal Vietnam tersebut bergerak menuju suatu pelabuhan di Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan arahan polisi. Sekjen KKP belum dapat memastikan pada saat itu mengenai kapan tepatnya seluruh tersangka akan segera tiba di sana, apalagi mereka masih kewalahan menangani kasus kapal China masuk Laut Natuna.
Kisruh seputar perebutan kawasan di laut lepas sekitar Natuna menjadi semakin keruh karena kedua pihak baik Indonesia maupun China tidak ada yang mau mengalah. Kementerian Luar Negeri sampai ikut buka suara terkait kasus ini dan menyuarakan pernyataannya dengan tegas di situs http://139.99.112.113/ bahwasanya Indonesia tidak punya overlapping juridiction dengan Republik Rakyat China.
China dilaporkan masih bersikeras dengan praktik penambahan 9 dash-line yang ia masukkan ke dalam peta buatan lokal miliknya sebagai sebuah propaganda. Penarikan garis sepihak yang ditenggarai oleh China menyebabkan mereka merasa berhak untuk mengeksploitasi wilayah kedaulatan NKRI khususnya di Laut Natuna.
Indonesia kembali mengecam tindakan tersebut dan memproklamirkan bahwa negara kita tidak mengakui 9 dash-line buatan RRC sampai kapanpun. Pasalnya, semua ketentuan ini telah dibahas dalam event UNCLOS tahun 2016 yang merupakan singkatan dari United Nations Convention for the Law of the Sea.
Kedubes China Berjanji Akan Melaporkan Kasus Illegal Fishing ke Beijing
Seandainya insiden ini terjadi beberapa tahun lebih awal, maka sudah pasti ia akan jadi santapan Ibu Susi Pudjiastuti Beserta Polisi Air Indonesia tenggelamkan kapal asing di perairan Indonesia tanpa ampun. Srikandi asal nusantara ini memang terkenal tegas dan berani dalam menjalankan tugasnya, bahkan ia tidak segan membasmi para pencuri yang berniat merugikan Indonesia seputar bidang kelautan.
Semenjak hengkangnya Ibu Susi, negara China semakin berani dan terus saja membantah akan masuknya kapal mereka secara ilegal ke wilayah kelautan Indonesia. Pemerintahan China berkilah bahwa selama ini para nelayan mereka sudah terbiasa bolak – balik menangkap ikan di tempat itu dan tidak pernah mengalami kendala berarti.
Pasca kejadian kapal China masuk Laut Natuna, KKP mulai merapatkan barisan dan menambah jadwal patroli selama satu tahun ke depan agar tidak kecolongan kembali. Hal ini sama sekali bukan main – main, karena bahkan setelahnya pihak patroli udara sampai ikut turun tangan sehingga pantauan bisa terjadi dari dua arah.
Secara teknis, total jadwal patroli pada tahun 2019 hanya ada 168 hari, kemudian mendapat revisi pada tahun 2020 menjadi 300 hari. Dengan bergabungnya pasukan udara, diharapkan nantinya situasi menjadi lebih kondusif serta terkendali sehingga dapat meminimalisir tindakan pencurian oleh pihak asing.